KPK Periksa Sekjen DPR untuk Wa Ode Nurhayati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/12), menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Nining Indra Saleh. Nining akan diperiksa sebagai saksi untuk penyidikan dugaan suap alokasi anggaran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dengan tersangka anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati.

"Yang bersangkutan kita periksa untuk tersangka WON," kata Kabag Informasi dan Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, melalui pesan singkatnya, Kamis (15/12).

Dalam kasus ini, Wa Ode diduga telah menerima hadiah terkait pengalokasian anggaran DPPID senilai Rp 40 miliar untuk tiga kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam, yakni Aceh Besar, Pidi Jaya, dan Bener Meriah. Legislator Fraksi PAN itu disangka melanggar pasal 12 huruf a dan b dan atau pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi.

Untuk kepentingan penyidikan, tiga orang yang diduga terkait kasus ini telah dicegah ke luar negeri. Mereka adalah pengusaha Haris Surahman, Ketya Gema MKGR Fahd A Rafiq dan staf Wa Ode bernama Sefa Yolanda.

Read More

Polri: Dokter yang Periksa Nunun akan Profesional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tim dokter gabungan dari Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan merilis kesimpulan penyakit tersangka Nunun Nurbaeti paling lambat pada Sabtu 19 Desember mendatang. Meski Nunun adalah istri mantan Wakil Kapolri Adang Daradjatun, Polri menegaskan tim dokter tetap akan bekerja profesional.

"Kami yakin dokter terikat kode etik. Dokter di sana akan profesional," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Boy Rafli Amar, yang dihubungi pada Kamis (15/12). "Tidak ada kaitan langsung dengan Polri apalagi mengkaitkan hubungan Nunun dengan Polri," tegas Boy.

Boy menambahkan perawatan kesehatan Nunun di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sepenuhnya atas permintaan KPK. Perawatan Nunun di RS Polri Kramat Jati juga merupakan kewenangan KPK sebagai pihak yang menangani kasus Nunun.

Selain itu, penyidik KPK juga yang berhak mengetahui kesehatan Nunun. Sedangkan Polri hanya memberikan bantuan fasilitas seperti membantu sarana rumah sakit. Berbeda dengan terdakwa kasus penggelapan dan pencucian uang Inong Malinda Dee, kondisi kesehatan Nunun akan dipantau KPK.

Read More